Sumenep,GerakNusantara.id – Gerakan Pemuda Saobi (GPS) kembali menggelar aksi demonstrasi jilid II di depan Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep pada Senin (26/10/2026). Aksi ini merupakan kelanjutan desakan terhadap tindak lanjut tuntutan yang sebelumnya disampaikan pada aksi jilid I, 23 Oktober 2026.
Pada aksi pertama, pihak DPMD belum bersedia menandatangani sejumlah tuntutan yang diajukan GPS. Namun di aksi kedua ini, Kepala DPMD Kabupaten Sumenep akhirnya membubuhkan tanda tangan pada dokumen tersebut. Bagi GPS, ini bukan sekadar soal tinta di atas kertas, melainkan pengakuan resmi atas aspirasi masyarakat yang selama ini terabaikan.
Tanda Tangan adalah Awal, Bukan Akhir
Meskipun tuntutan telah ditandatangani, GPS tidak serta-merta menurunkan kewaspadaan. Ketua Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Abdul Fikri, menegaskan bahwa dokumen yang telah disepakati tidak akan berarti apa-apa tanpa tindakan nyata.
“Bagi kami, tanda tangan adalah awal dari pembuktian, bukan akhir dari kewajiban. Jangan sampai kesepakatan ini hanya menjadi arsip yang tersimpan rapi sementara persoalan warga tetap berjalan di tempat,” tegas Fikri.
Dialog Tertutup Dinilai Belum Cukup
GPS juga mencatat sikap DPMD yang dinilai belum sepenuhnya terbuka. Saat massa berkumpul di depan kantor, pihak DPMD hanya mengundang tiga orang perwakilan GPS untuk berdiskusi di dalam ruangan — bukan berdialog secara langsung di hadapan seluruh massa aksi.
“Pemerintah tidak cukup hanya bersedia menerima perwakilan; pemerintah juga harus berani mempertanggungjawabkan sikapnya di hadapan masyarakat yang diwakilinya. Transparansi bukan hadiah, melainkan prinsip,” ungkap GPS dalam pernyataannya.
Kehadiran pihak kecamatan, Kepala Desa Saobi, dan perangkat desa dalam pertemuan tersebut memang diapresiasi, namun GPS menekankan bahwa kehadiran saja belum cukup tanpa kejelasan langkah tindak lanjut dan target penyelesaian yang dapat dipantau publik.
Pengawalan Berlanjut, Siap Aksi Kembali
GPS menyatakan akan terus memantau dan mengawal setiap poin kesepakatan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Apabila tidak ada perkembangan yang jelas dan terukur, GPS menegaskan siap kembali menggelar aksi yang lebih besar.
“Masyarakat tidak membutuhkan pemerintah yang pandai menandatangani janji, tetapi pemerintah yang berani menunaikannya. Tinta dapat mengesahkan dokumen, tetapi hanya tindakan nyata yang dapat membuktikan keberpihakan,” tutup pernyataan GPS.
Pewarta:Ulum
