Skip to content
Gerak Nusantara

Gerak Nusantara

Bergerak untuk menyuarakan aspirasi rakyat

Primary Menu
  • Home
  • Hukum
    • Hukum
    • Kriminal
    • Tni-polri
  • Nasional
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Daerah
  • Agama
  • Bisnis
  • Kebijakan Media Siber
  • Redaksi
Light/Dark Button
  • Home
  • 2026
  • Oktober
  • 13
  • PROYEK TUTUP SUNGAI, SEMUA PIHAK TIDAK TAHU: DI MANA PENGAWASAN NEGARA?
  • Hukum

PROYEK TUTUP SUNGAI, SEMUA PIHAK TIDAK TAHU: DI MANA PENGAWASAN NEGARA?

Redaksi Oktober 13, 2026 3 minutes read
IMG-20260925-WA0107

Pamekasan ,GerakNusantara.id – Aliran sungai di depan lokasi pembangunan RSUD Mohammad Noer, Pamekasan, kini tertimbun tanah. Air yang dulunya mengalir bebas dipaksa lewat kotak beton yang ukurannya jauh lebih kecil dari aliran aslinya. Saat hujan deras turun, air tidak akan muat — dan genangan maupun banjir bukan sekadar ancaman, melainkan risiko nyata yang mengancam warga sekitar.
Yang paling mengherankan: pihak terkait satu per satu menyatakan tidak tahu atau tidak diberitahu soal penimbunan ini.Selasa 13 Oktober 2026

Konfirmasi langsung Media Gerak Nusantara kepada pejabat di tingkat kecamatan dan desa memperlihatkan adanya celah besar dalam prosedur pembangunan. Sekretaris Camat Pamekasan, Jupri, menegaskan bahwa pihaknya hanya diundang membahas soal lalu lintas, bukan soal perubahan aliran sungai.

“Untuk pelaksanaan teknis pembangunan jembatan atau penimbunan tanah, kami tidak mendapatkan surat pemberitahuan maupun dokumen teknisnya. Kami baru tahu dari informasi lapangan.” — Jupri, Sekcam Pamekasan

Sementara itu, Plt. Kepala Desa Laden, Saiful, mengonfirmasi jembatan di lokasi itu sifatnya sementara. Pihaknya khawatir jembatan berukuran terbatas itu tidak akan kuat menampung debit air saat musim hujan tiba.

“Kami baru tahu jembatan itu sifatnya sementara. Tapi soal apakah penimbunan di sekitarnya sudah sesuai izin lingkungan, kami belum menerima penjelasan teknisnya.” — Saiful, Plt. Kades Laden

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan, Supriyanto, S.Sos., M.Si., dalam surat balasannya tertanggal 2 Oktober 2026, menyatakan kewenangan pengawasan berada di DLH Provinsi. Meski begitu, mereka secara tertulis juga mengakui bahwa penutupan aliran air berpotensi menimbulkan genangan saat hujan deras.

Padahal UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 6 ayat (2) menegaskan: Pemerintah Kabupaten wajib melakukan pengawasan terhadap lingkungan di wilayahnya dan berkoordinasi dengan instansi berwenang — bukan sekadar melempar tanggung jawab.

Bapak Ibnu dari PUPR Kabupaten Pamekasan menyatakan surat permohonan klarifikasi yang dikirimkan lebih dari satu minggu lalu bahkan belum sampai ke mejanya — masih tertahan di sekretariat. Jawabannya pun seragam: “Bukan ranah kami, silakan ke PU Sumber Daya Air Provinsi.”

Padahal UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pasal 7 ayat (1) menyatakan pengelolaan sumber daya air dilaksanakan secara terpadu antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota — bukan saling melempar.

Pihak PT. Gentayu Cakra Wibowo selaku kontraktor pelaksana dan pihak RSUD Mohammad Noer Pamekasan sama sekali belum memberikan tanggapan apa pun. Surat sudah dikirimkan, tenggang waktu telah lewat — keheningan mereka justru memperkuat dugaan: apakah penimbunan ini dilakukan tanpa izin yang sah?

Jika benar tanpa izin, maka hal ini melanggar UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Pasal 11: Setiap orang dilarang mengubah arah, menutup, menyempitkan, atau merusak saluran air umum tanpa izin tertulis dari instansi yang berwenang.

No Undang-Undang Pasal Pokok Aturan
1 UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 6 ayat (2) Pemkab wajib mengawasi & berkoordinasi
2 UU No. 17 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) Pengelolaan sungai terpadu antar pemerintah
3 UU No. 11 Tahun 1974 Pasal 11 Dilarang tutup saluran air umum tanpa izin
4 UU No. 25 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (1) Badan publik wajib berikan informasi publik

Fakta-fakta di atas memunculkan pertanyaan mendasar:

– ✅ Camat dan Kades tidak diberitahu secara resmi soal penimbunan
– ✅ Jembatan disebut “sementara”, tapi tidak ada dokumen tertulis yang menjamin akan dibongkar
– ✅ DLH Kabupaten tahu bahayanya tapi merasa bukan wewenangnya
– ✅ PUPR Kabupaten menerima surat namun tidak menindaklanjuti
– ✅ Kontraktor dan RSUD tetap bungkam meski sudah dikirim surat resmi

Sungai ini bukan milik proyek. Bukan milik kontraktor. Sungai ini milik rakyat. Jika semua pihak yang berkewajiban mengawasi justru menyatakan tidak tahu atau bukan ranahnya — lalu di mana pengawasan negara? Dan siapa yang akan bertanggung jawab jika banjir datang melanda warga Pamekasan?

Media Gerak Nusantara akan terus menindaklanjuti kasus ini ke tingkat Provinsi Jawa Timur. Karena keselamatan rakyat tidak boleh terjebak di antara kata-kata “bukan wewenang kami”.

Pewarta: Aldo35

About the Author

Redaksi

Administrator

Visit Website View All Posts

Post navigation

Previous: Polres Jember Gelar Razia Cegah Peredaran Narkoba hingga Tingkat Desa
Next: Momen Haru Saat Patroli, Anak Kecil Berlari Menghampiri Polisi untuk Minta Tanda Tangan

Related Stories

IMG-20261106-WA0011
  • Hukum
  • Kriminal

Polres Gresik Ungkap Peredaran Narkoba Sita 57,96 Gram Sabu dari Tangan Residivis

Redaksi November 6, 2026
IMG-20261106-WA0007
  • Hukum
  • Kriminal

Polda Jatim Tetapkan dan Tahan Tersangka Arisan MeAow, Enam Pelapor Mengaku Rugi Rp 4,07 Miliar

Redaksi November 6, 2026
IMG-20261105-WA0001
  • Hukum
  • Kriminal

Hasil Tes DNA Pastikan Identitas Korban, Polda Jatim Serahkan Jenazah Ibu dan Anak Kasus Pembunuhan Madiun

Redaksi November 5, 2026

Trending News

Polresta Malang Petakan Wilayah Rawan Bencana, 357 Personel Gabungan Disiagakan IMG-20261107-WA0002 1
  • Nasional

Polresta Malang Petakan Wilayah Rawan Bencana, 357 Personel Gabungan Disiagakan

Redaksi November 7, 2026
Polres Lumajang Berangkatkan Personel dan Paket Sembako, Bantu Warga Terdampak Banjir Tempursari IMG-20261106-WA0012 2
  • Sosial

Polres Lumajang Berangkatkan Personel dan Paket Sembako, Bantu Warga Terdampak Banjir Tempursari

Redaksi November 6, 2026
Polres Gresik Ungkap Peredaran Narkoba Sita 57,96 Gram Sabu dari Tangan Residivis IMG-20261106-WA0011 3
  • Hukum
  • Kriminal

Polres Gresik Ungkap Peredaran Narkoba Sita 57,96 Gram Sabu dari Tangan Residivis

Redaksi November 6, 2026
Polda Jatim Tetapkan dan Tahan Tersangka Arisan MeAow, Enam Pelapor Mengaku Rugi Rp 4,07 Miliar IMG-20261106-WA0007 4
  • Hukum
  • Kriminal

Polda Jatim Tetapkan dan Tahan Tersangka Arisan MeAow, Enam Pelapor Mengaku Rugi Rp 4,07 Miliar

Redaksi November 6, 2026
Bhabinkamtibmas Polsek Blega Laksanakan Monitoring dan Pendampingan Ketahanan Pangan IMG-20261106-WA0004 5
  • Tni-polri

Bhabinkamtibmas Polsek Blega Laksanakan Monitoring dan Pendampingan Ketahanan Pangan

Redaksi November 6, 2026

You May Have Missed

IMG-20261107-WA0002
  • Nasional

Polresta Malang Petakan Wilayah Rawan Bencana, 357 Personel Gabungan Disiagakan

Redaksi November 7, 2026
IMG-20261106-WA0012
  • Sosial

Polres Lumajang Berangkatkan Personel dan Paket Sembako, Bantu Warga Terdampak Banjir Tempursari

Redaksi November 6, 2026
IMG-20261106-WA0011
  • Hukum
  • Kriminal

Polres Gresik Ungkap Peredaran Narkoba Sita 57,96 Gram Sabu dari Tangan Residivis

Redaksi November 6, 2026
IMG-20261106-WA0007
  • Hukum
  • Kriminal

Polda Jatim Tetapkan dan Tahan Tersangka Arisan MeAow, Enam Pelapor Mengaku Rugi Rp 4,07 Miliar

Redaksi November 6, 2026

Gerak Nusantara

Gerak Nusantara Menyapa tidak menerima pungli dan setiap anggota di berikan Kartu Tanda Identitas dan kartu tugas liputan Kami berdiri dengan kebenaran dan kejujuran dalam menyampaikan segala kebenaran menuju Indoneisa Emas

  • Home
  • Kebijakan Media Siber
  • Redaksi