Pamekasan,GerakNusantara.id – Sejumlah petani di Semua Kecamatan sekabupaten Pamekasan, mengeluhkan perubahan alokasi pupuk subsidi yang mereka terima. Salah satu petani bernama Renisila A mengaku jumlah pupuk subsidi yang seharusnya ia terima berkurang, sehingga ia terpaksa harus membeli pupuk non-subsidi dengan harga lebih mahal.
Ketua Kelompok Tani H (nama disamarkan) menjelaskan bahwa pengurangan alokasi pupuk tersebut merupakan penyesuaian berdasarkan luas lahan, dan merupakan perintah dari pusat.
Menanggapi keluhan para petani, Kabid Produksi Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pamekasan, Dimaz Bhakti Walidain, memberikan penjelasan resmi pada Kamis (19/11/2026). Ia menegaskan bahwa prinsip utama pembagian pupuk subsidi bukan berdasarkan jumlah orang, melainkan berdasarkan luas lahan petani, dengan batas maksimal dua hektar per lahan untuk tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai, dan tanaman lain yang memenuhi syarat.
“Pupuk subsidi itu bukan untuk orang, tapi untuk lahan. Jadi perhitungannya disesuaikan dengan berapa luas lahan yang dimiliki petani. Misalnya satu hektar lahan padi mendapatkan jatah urea 225 kilogram, apabila petani hanya memiliki lahan 0,1 hektar, maka jatahnya pun dibagi sesuai luas tersebut,” jelas Dimaz.
Ia juga menjelaskan bahwa alokasi pupuk untuk setiap jenis tanaman berbeda, dan pupuk subsidi hanya diperuntukkan untuk tanaman pangan tertentu. Tanaman seperti tembakau tidak diperbolehkan menerima pupuk subsidi. Apabila jatah pupuk subsidi yang diterima petani tidak mencukupi untuk kebutuhan tanam, maka kekurangannya wajib dipenuhi dengan membeli pupuk non-subsidi.
Namun, muncul kekhawatiran dari masyarakat terkait penyimpangan data, di mana masih ada pihak yang bukan petani aktif bahkan tidak memiliki lahan, namun tetap tercatat menerima pupuk subsidi. Dimaz mengakui adanya kendala dalam pendataan melalui sistem e-RDKK. Ia menyatakan bahwa penyusunan data tersebut seharusnya menjadi tugas ketua kelompok tani, yang kemudian dibantu oleh penyuluh pertanian karena keterbatasan kemampuan teknologi para petani.
“Kendala utamanya adalah waktu pendataan e-RDKK yang sangat terbatas, hanya sekitar satu bulan. Selain itu, satu penyuluh harus menangani hingga empat desa, sehingga jangkauan pengecekan lapangan menjadi terbatas,” ungkapnya.
Dimaz juga mengakui bahwa pihaknya tidak dapat mengubah data secara mandiri, karena data utama diatur oleh kementerian pusat. Perubahan data hanya dapat dilakukan saat periode pembukaan pendataan, dan membutuhkan laporan resmi dari kelompok tani di lapangan.
Untuk mengatasi permasalahan pendataan yang tidak akurat, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pamekasan berencana melakukan pemetaan lahan secara menyeluruh di seluruh kabupaten, guna memastikan setiap lahan tercatat dengan benar dan menghilangkan data pihak yang tidak berhak menerima pupuk subsidi.
Pewarta:ULUM


