LSM RIAR JATIM: "Keadilan di Negeri Ini Milik Siapa?"

PAMEKASAN,GerakNusantara.id - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumah Informasi dan Aspirasi Rakyat (RIAR) Jawa Timur mengangkat pertanyaan mendasar yang menggugah kesadaran publik terkait esensi keadilan di Indonesia: "Keadilan di negeri ini milik siapa?" Pernyataan ini dilontarkan dalam acara diskusi dengan sebagian anggota di Sekretariat LSM RIAR JATIM Jln. Sersan Mesrul Nomer 10 Gg. VII Kelurahan Gladak Anyar beberapa waktu yg lalu. Zainudin, selaku Ketua Umum DPP LSM RIAR JATIM menyatakan bahwa keadilan seharusnya menjadi hak milik seluruh rakyat tanpa terkecuali, namun realitas yang terjadi menunjukkan bahwa akses dan pemanfaatan keadilan tampaknya tidak merata. "Kita sering menyaksikan bagaimana kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi, politik, atau sosial lebih besar dapat dengan mudah mengakses dan mendapatkan keadilan yang diinginkan, sementara rakyat biasa yang tidak memiliki daya dukung tersebut seringkali merasa terlantar dan tidak mendapatkan keadilan yang layak," ujarnya. LSM ini mengutip beberapa contoh kasus yang menjadi bukti kekhawatiran mereka, seperti sengketa tanah masyarakat dengan pihak pengembang yang berlangsung bertahun-tahun tanpa solusi yang adil, kasus pelanggaran hak-hak pekerja yang sulit mendapatkan pembenaran hukum, serta kasus kejahatan yang tidak mendapatkan penuntutan yang tepat karena adanya intervensi dari pihak tertentu. "Keadilan yang hanya dapat dinikmati sebagian kalangan saja bukanlah keadilan yang sesungguhnya. Menurut sila kelima Pancasila, keadilan harus dirancang untuk seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kita harus bertanya: apakah keadilan saat ini benar-benar milik kita semua, ataukah hanya milik sebagian orang saja?" jelas Ketua RIAR JATIM. LSM RIAR JATIM mengajak lembaga peradilan, pemerintah, dan seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama memperjuangkan keadilan yang benar-benar milik rakyat. "LSM RIAR ini akan berupaya memberikan bantuan advokasi bagi masyarakat yang membutuhkan, serta mengedukasi publik tentang hak-haknya dalam mendapatkan keadilan. "Keadilan harus menjadi milik setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang atau kondisi mereka. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk memastikan hal itu terwujud," pungkasnya.(Rofiqi)