Pamekasan,GerakNusantara.id – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi TPF-N, FORMAASI, dan FORMatur menggelar aksi demonstrasi jilid II di depan Kantor Bea Cukai Madura, Jalan Panglima Sudirman, kawasan Monumen Arek Lancor, Kabupaten Pamekasan, Rabu (18/11/2026).
Aksi yang berlangsung sejak pukul 10.00 hingga 15.00 WIB tersebut diikuti sekitar 100 orang dari kalangan mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat.
Mereka mengusung tema “Tegakkan Hukum, Wujudkan Rule of Law” sebagai bentuk desakan terhadap transparansi dan kepastian penanganan kasus dugaan peredaran rokok ilegal merek Marboll KW.
Massa mempertanyakan lambannya proses penindakan atas barang bukti rokok ilegal sebanyak 917 bal yang sebelumnya disita Bea Cukai Madura. Mereka mendesak agar aparat segera memberikan penjelasan resmi mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut.
Dalam orasinya, Hendra dari FORMatur meminta Bea Cukai Madura segera menelusuri dan memproses pihak-pihak yang diduga memiliki atau bertanggung jawab atas barang tersebut, termasuk dua orang berinisial S dan AR. Massa juga mendesak agar keberadaan mesin produksi rokok ilegal serta pihak yang diduga membiayai kegiatan produksi turut diusut hingga tuntas.
Koordinator aksi, Bobby selaku Ketua TPF-N, bersama Iklal dari FORMAASI dan Hendra dari FORMatur, menegaskan bahwa demonstrasi jilid II tersebut merupakan bentuk kekecewaan atas belum adanya kepastian hukum yang dinilai jelas bagi masyarakat.
Bahkan, Iklal dari FORMAASI menegaskan massa tidak akan tinggal diam apabila tuntutan mereka tidak mendapatkan jawaban memuaskan.
“Kami tidak ingin tuntutan ini hanya dianggap sebagai aksi biasa. Jika sampai tidak ada jawaban yang memuaskan, kami ancam akan menduduki kantor Bea Cukai,” tegasnya.
Situasi semakin memanas ketika massa melakukan penyegelan kantor Bea Cukai Madura. Mereka mendesak agar Kepala Bea Cukai Madura, Novian Dermawan, bersama pejabat bagian penindakan segera menemui dan memberikan penjelasan langsung.
Setelah berlangsung cukup lama, akhirnya dilakukan pertemuan antara perwakilan demonstran dan pihak Bea Cukai Madura. Pertemuan tersebut dipimpin oleh kuasa hukum massa, Sulaisi, S.H.MH
Ia kemudian menyampaikan empat poin utama yang menurutnya harus mendapatkan kepastian dari Bea Cukai Madura.
Pertama, apakah perkara penyitaan rokok ilegal tersebut sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan atau belum. Kedua, apakah sudah ada penetapan tersangka. Ketiga, siapa saja pihak yang terindikasi terlibat berdasarkan hasil pengumpulan keterangan dan bukti oleh tim penindakan Bea Cukai Madura.
Keempat, apabila ditemukan pihak yang bertanggung jawab, aparat diminta menelusuri siapa saja yang berada di balik pendanaan produksi, kepemilikan mesin, hingga jaringan peredaran rokok ilegal tersebut.
Siapa yang membiayai produksi rokok ilegal ini? Siapa yang punya mesinnya? Kita pastikan ini wajib disita. Siapa di belakang mereka ini?” tegas Sulaisi di hadapan peserta aksi.
Sulaisi juga menyoroti persoalan birokrasi perizinan industri rokok. Ia mempertanyakan kondisi pelaku usaha yang disebut telah berupaya mengurus merek, logo, dan perizinan, tetapi belum memperoleh kepastian.
Menurutnya, pemerintah harus mampu membedakan antara pelaku usaha yang beritikad baik mengurus legalitas dengan pihak yang sengaja menjalankan produksi rokok ilegal.
Sementara itu, dalam penyampaian dari pihak Bea Cukai yang terekam dalam pertemuan, dijelaskan bahwa proses penanganan perkara membutuhkan pemeriksaan serta pengumpulan alat bukti. Pihak tersebut menyebut peningkatan ke tahap penyidikan harus didasarkan pada kecukupan bukti, termasuk terpenuhinya minimal dua alat bukti
Ia juga menjelaskan bahwa setelah proses penyidikan berjalan, pihak-pihak terkait dapat dipanggil untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Namun, penjelasan tersebut belum memberikan kepastian konkret mengenai penetapan tersangka yang dituntut massa.
Di sisi lain, massa menegaskan akan terus mengawal perkembangan perkara tersebut. Mereka bahkan menyatakan siap bertahan di lokasi apabila tidak ada kepastian dalam jangka waktu tertentu, termasuk mendorong gerakan lanjutan di Jakarta dan Jawa Timur.
Aksi jilid II ini menjadi bentuk tekanan publik terhadap Bea Cukai Madura agar penanganan dugaan peredaran rokok ilegal sebanyak 917 bal tidak berhenti pada penyitaan barang bukti semata, tetapi juga mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, termasuk pemilik, pemodal, dan sumber produksi.
Hingga pertemuan berakhir, belum terdapat kepastian yang disampaikan secara tegas mengenai penetapan tersangka maupun identitas pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban hukum.
Pewarta:Ulum


