Malang,GerakNusantara.id – Kepercayaan kepada profesi advokat berakhir dengan kekecewaan mendalam bagi Mohammad Noer, warga Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang. Pada tahun 2021, Mohammad Noer menyerahkan kuasa sekaligus membayar biaya pengurusan sertifikat tanah sebesar Rp70.000.000, ditambah biaya kuasa sebesar Rp30.000.000 kepada pengacara Wintarsa, S.H., Cs. Ia berharap urusan tanahnya segera selesai secara hukum. Namun bertahun‑tahun berlalu, dokumen tidak pernah dikembalikan, pekerjaan tidak selesai, sertifikat belum diserahkan kepada Mohammad Noer, dan penjelasan yang memuaskan pun tak kunjung didapat.Selasa 17 November 2026
Dokumen resmi Kantor Pertanahan Kota Malang tanggal 10 Mei 2021 mencatat dokumen sertifikat telah diterima atas nama Wintarsa. Bukti penerimaan uang senilai Rp70 juta juga masih disimpan Mohammad Noer. Fakta di lapangan menunjukkan:
– Uang telah dilunasi;
– Dokumen tanah telah diserahkan;
– Sertifikat tidak pernah kembali ke pemilik sah;
– Status pengurusan hingga hari ini masih gelap gulita.
“Saya orang biasa yang bekerja keras mengumpulkan uang itu. Saya percaya karena beliau pengacara. Bayar lunas sesuai minta, tapi sampai sekarang hasilnya nol. Uang habis, dokumen dibawa pergi, janji ditinggalkan begitu saja,” tegas Mohammad Noer penuh kekecewaan.
Awak media telah berupaya menghubungi Wintarsa, S.H., Cs. untuk mendapatkan konfirmasi dan penjelasan. Namun yang diterima hanyalah rangkaian penundaan. Janji pertemuan terus bergeser, dari janji Senin siang dialihkan ke Selasa sore, lalu dijadwalkan bertemu 6 Agustus 2026 di depan Samsat. Dalam komunikasi itu, Wintarsa mengaku dokumen sudah diserahkan ke BPN pada Mei 2021 dan mengajak awak media mengecek bersama. Hingga berita ini terbit, janji konfirmasi bersama itu tidak pernah ditepati, termasuk janji tanggal 5 November 2026, dan sertifikat tanah masih belum selesai diproses. Ajakan konfirmasi bersama dari Wintarsa hanya manis di bibir tanpa realisasi.
Dari rangkaian fakta yang dikumpulkan, perbuatan ini diduga melanggar aturan pidana sekaligus kode etik profesi:
– Pasal 382 KUHP, mengatur penggelapan barang atau dokumen yang diterima karena amanah, dengan ancaman pidana hingga 4 tahun penjara;
– Pasal 378 KUHP, mengatur penipuan melalui janji palsu yang menimbulkan kerugian, dengan ancaman pidana hingga 4 tahun penjara;
– UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang mewajibkan advokat menjaga kehormatan profesi, bertindak jujur, transparan, dan bertanggung jawab atas setiap amanah klien.
Mohammad Noer menuntut pengembalian sertifikat atau penyelesaian administrasi yang sah, beserta pertanggungjawaban atas kerugian materiil maupun imateriil yang telah ia derita.
Sesuai Kode Etik Jurnalistik, redaksi tetap membuka ruang seluas‑luasnya bagi Wintarsa, S.H., Cs. untuk menyampaikan penjelasan, bantahan, dan data pembelaan. Seluruh dugaan dalam berita ini tetap perlu dibuktikan melalui proses hukum yang adil, dan pihak yang diduga berhak mendapatkan hak jawab. Hingga berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan resmi maupun langkah nyata dari Wintarsa.
Redaksi akan terus memantau perkembangan kasus ini.
Pewarta: Aldo35


