Pamekasan,GerakNusantara.id – Sebuah kendaraan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan nomor polisi L-8692-AE tercatat melakukan pengisian BBM jenis Pertalite di SPBU 54.693.11 Pamekasan pada Selasa, 11 November 2026. Pengisian ini diduga melanggar aturan penyaluran BBM subsidi, namun pihak pengelola SPBU beralasan belum ada instruksi resmi dari pusat.
Salah satu petugas pengawas SPBU yang meminta namanya disamarkan sebagai Bapak R menjelaskan, pihaknya hanya berpedoman pada barcode yang dimiliki pembeli saat melakukan transaksi. “Selama belum ada pemberitahuan resmi dari Pertamina pusat, kami tetap melayani kendaraan yang memiliki barcode. Jika kami tolak, justru kami yang dikomplain dan bisa terjadi pertengkaran dengan pengemudi,” ungkapnya.
Awak Media Gerak Nusantara kemudian mendatangi langsung lokasi mitra terkait, yaitu Yayasan Darul Arqom — SPPG Akkor 2, yang beralamat di Dusun Batu Labang, Desa Akkor, Kecamatan Palengaan, Pamekasan. Saat tiba di lokasi, hanya ditemui staf akuntan dan satpam. Kepala Dapur sedang tidak berada di tempat karena lagi lahiran, sehingga awak media diarahkan untuk menghubungi penanggung jawab mitra, Ibu Ida, melalui pesan WhatsApp.
Melalui pesan tertanggal 11 November 2026, awak media mengajukan tujuh poin pertanyaan penting, mulai dari pengetahuan pihak yayasan terkait larangan penggunaan BBM subsidi, kepemilikan barcode atas nama pribadi atau lembaga, hingga permintaan keterbukaan data pembelian BBM dan kesiapan diaudit. Hingga batas waktu yang ditentukan, pesan tersebut belum dibaca dan belum ada tanggapan sama sekali dari pihak yayasan.
Padahal, sejumlah aturan telah secara tegas melarang kendaraan mitra pemerintah menggunakan BBM bersubsidi:
Dasar Hukum
– Keputusan Kepala BPH Migas No. 024/KOM/BPH.DBBM/2026 — berlaku 1 April 2026 — secara jelas tidak memasukkan kendaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke dalam daftar kendaraan yang berhak memperoleh BBM subsidi
– Perpres No. 191 Tahun 2014 — menetapkan bahwa BBM subsidi bukan untuk kendaraan dinas maupun instansi pemerintah
– UU No. 22 Tahun 2001, Pasal 53 & 55 — penyalahgunaan BBM subsidi dapat dikenakan pidana penjara hingga 6 tahun dan denda hingga Rp60 miliar
Sementara itu, kebijakan terbaru dari Badan Gizi Nasional (BGN) tertanggal 4 November 2026 justru mempertegas bahwa biaya operasional kendaraan distribusi MBG tidak lagi dibebankan ke dana negara, melainkan wajib disediakan sendiri oleh masing-masing mitra SPPG. Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, menegaskan kebijakan ini merupakan pengembalian pada ketentuan awal sebagaimana diatur dalam Keputusan Deputi BGN No. 2 Tahun 2024 dan No. 1 Tahun 2025.
Fakta bahwa kendaraan SPPG tetap dilayani pengisian BBM subsidi karena belum ada surat larangan resmi ke SPBU, di tengah aturan pusat yang sudah jelas melarang, menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah koordinasi antara instansi belum berjalan optimal, atau justru ada kebijakan yang sengaja tidak disosialisasikan secara menyeluruh?
Awak Media Gerak Nusantara akan terus menindaklanjuti perkembangan kasus ini dan membuka ruang klarifikasi bagi semua pihak terkait.
Pewarta: Ulum
