jurnalis:Wahyu
Tulungagung,GerakNusantara.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung menggelar rapat paripurna dengan tiga agenda utama, yakni penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026, pembentukan Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Rancangan Peraturan Daerah masa sidang I Tahun Sidang II (September–Desember 2025), serta persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.
Rapat paripurna diselenggarakan pada Selasa (18/11/2025) di ruang Graha Wicaksana Gedung DPRD lantai 2. Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, S.Sos, dan dihadiri oleh Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, unsur pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat se-Kabupaten Tulungagung, pimpinan perusahaan daerah, serta undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Tulungagung Marsono, S.Sos menyampaikan bahwa penetapan Propemperda 2026 merupakan langkah strategis dalam memastikan arah regulasi daerah berjalan sesuai kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat.
“Propemperda ini menjadi dasar kerja legislasi kita di tahun mendatang. Kami ingin setiap produk hukum yang dibahas benar-benar relevan dengan kebutuhan daerah, memiliki landasan kajian yang kuat, serta mampu memberi dampak nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Tulungagung,” tegasnya.
Terkait pembentukan Pansus, Marsono menambahkan bahwa proses pembahasan ranperda membutuhkan kerja teknis dan telaah mendalam.
“Pansus kami dorong bekerja secara profesional, terbuka, dan partisipatif agar hasil pembahasannya dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun substansi,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dalam sambutannya menyambut baik terlaksananya rapat paripurna dan persetujuan RAPBD tahun anggaran 2026.
“Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas sinergi yang terus terjalin dengan DPRD. Persetujuan RAPBD 2026 ini menjadi wujud komitmen bersama dalam percepatan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Tulungagung,” jelasnya.
Bupati juga menekankan bahwa arah kebijakan anggaran di tahun 2026 akan diarahkan pada program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan penguatan ekonomi kerakyatan.
“Harapan kami, apa yang kita tetapkan hari ini dapat dijalankan secara efektif, akuntabel, dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tutupnya.
Rapat berlangsung dengan tertib dan lancar, serta diakhiri dengan penandatanganan dokumen persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
