Tulungagung,GerakNusantara.id – Sejumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Tulungagung kini menerapkan sistem keamanan dengan menempatkan satpam atau security dari perusahaan outsourcing. Namun, kebijakan ini justru menimbulkan keluhan dari kalangan jurnalis dan media yang mengaku kesulitan melakukan peliputan maupun koordinasi dengan pihak sekolah.
Para wartawan di lapangan kerap dihentikan oleh petugas keamanan saat hendak menemui kepala sekolah atau humas, dengan alasan harus membuat janji terlebih dahulu. Ironisnya, upaya konfirmasi melalui telepon maupun pesan WhatsApp kepada pihak sekolah tidak pernah mendapatkan tanggapan.
Situasi ini menimbulkan kesan bahwa lembaga pendidikan negeri tersebut seolah menutup diri dari publik dan media, padahal sekolah merupakan instansi yang dibiayai oleh uang negara dan wajib terbuka terhadap pengawasan publik.
LSM IMI: Sekolah Negeri Jangan Bermental Tertutup
Ketua LSM Independen Masyarakat Indonesia (IMI), Topan Kristiantoro, menyayangkan sikap sejumlah sekolah yang justru membatasi akses media. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap fungsi kontrol sosial pers.
“Sekolah itu lembaga publik. Wartawan datang bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk menjalankan fungsi kontrol dan informasi kepada masyarakat. Kalau sampai wartawan harus dihadang security dan disuruh janji dulu, ini jelas bentuk ketertutupan,” ujar Topan.
Ia menambahkan, kebijakan semacam ini dapat memunculkan kecurigaan publik terhadap transparansi pengelolaan dana sekolah.
“Kalau semuanya dijalankan dengan benar, kenapa harus takut dikonfirmasi media? Justru keterbukaan itu tanda lembaga yang sehat,” tegasnya.
Pertanyakan Dana Outsourcing dan Efisiensi Penggunaan Anggaran
Lebih jauh, Topan juga menyoroti penggunaan tenaga keamanan dari perusahaan outsourcing (Orsosing) yang dinilai tidak efisien. Ia mempertanyakan dari mana sumber dana untuk membayar pihak ketiga tersebut.
“Apakah gaji security itu diambil dari Dana BOS, dari BOPD, atau sumber lain? Kalau dari BOS, apakah sudah sesuai juknisnya? Ini harus jelas agar tidak menyalahi aturan,” ungkapnya.
Menurutnya, sekolah bisa lebih bijak dan hemat bila memberdayakan warga sekitar atau tenaga honorer internal untuk menjaga keamanan sekolah, dibandingkan menggunakan jasa outsourcing yang biayanya tinggi.
“Selain lebih murah, memberdayakan masyarakat sekitar juga mempererat hubungan sosial antara sekolah dan lingkungan. Jangan sampai sekolah negeri justru memboroskan anggaran untuk hal-hal yang tidak prioritas,” tambahnya.
Tutup Diri dari Media, Tutup Diri dari Publik
LSM IMI menilai pola pengamanan yang terlalu ketat terhadap jurnalis bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan negeri. Padahal, sekolah seharusnya menjadi contoh dalam hal akuntabilitas dan keterbukaan informasi.
“Sekolah jangan jadi seperti kantor swasta yang sulit diakses. Kalau sudah mulai menutup diri dari media, itu sama saja menutup diri dari publik,” ujar Topan menegaskan.
IMI Dorong Evaluasi Dinas Pendidikan
LSM IMI mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk meninjau ulang kebijakan penggunaan tenaga outsourcing di sekolah-sekolah negeri. Selain menyangkut transparansi, langkah tersebut juga berkaitan dengan efisiensi keuangan negara.
“Kami mendorong agar Dinas Pendidikan dan Inspektorat turun langsung menilai efektivitas pengadaan satpam outsourcing di sekolah. Kalau tidak efisien, lebih baik dialihkan ke pos yang lebih bermanfaat bagi kegiatan belajar,” pungkas Topan.
