Jurnalis:Ali
Sampang,GerakNusantara.id – Polemik penyebutan Pulau Mandangin sebagai wilayah dengan riwayat kusta dalam forum resmi bersama Menteri Kesehatan RI terus menjadi perhatian.
Meski telah dilakukan klarifikasi oleh Plt Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes KB) Kabupaten Sampang, sejumlah pihak menilai sikap tersebut belum menyentuh akar persoalan.
Direktur Indonesia Analysis Politic and Policy Consulting (Ide@), Samhari, S.Ip, menyayangkan pernyataan yang disampaikan secara terbuka dengan menyebut nama wilayah secara eksplisit, apalagi dalam konteks penyakit yang selama ini sarat dengan stigma sosial.
“Kita semua sepakat bahwa data penting, tapi menyampaikan data sensitif tanpa mempertimbangkan dampak sosial adalah kelalaian komunikasi, ini bukan soal benar atau salah secara teknis, tapi soal empati terhadap masyarakat yang selama ini berjuang lepas dari label negatif,” tegas Samhari, Kamis (10/7/2025).
Menurutnya, klarifikasi yang disampaikan Dinkes cenderung bersifat defensif dan terkesan hanya ingin meluruskan posisi institusi, bukan benar-benar menunjukkan kepekaan terhadap keresahan warga Pulau Mandangin.
“Jangan sampai klarifikasi berubah menjadi upaya pembenaran, yang dibutuhkan masyarakat adalah pengakuan bahwa ada kekeliruan dalam penyampaian, lalu diikuti dengan sikap rendah hati dan komitmen memperbaiki cara berkomunikasi ke depan,” imbuhnya.
Samhari menilai, penyebutan Mandangin dalam forum nasional tanpa pelibatan suara lokal memperlihatkan kurangnya pendekatan partisipatif dalam kebijakan kesehatan publik.
“Pulau Mandangin bukan sekedar titik di peta data penyakit, di sana ada harga diri, sejarah, dan masa depan warga, penyampaian apa pun yang menyentuh aspek ini harus melalui pendekatan yang menghargai martabat masyarakat setempat,” katanya.
Ia pun mengajak seluruh pemangku kebijakan di bidang kesehatan untuk lebih memahami bahwa penghapusan stigma tidak cukup hanya dengan menyatakan “niat baik”, tetapi harus diwujudkan lewat cara berkomunikasi yang membangun dan menyembuhkan.
“Kalau pemerintah menginginkan eliminasi stigma, maka langkah pertama adalah berhenti mengulang cara lama yang menyakiti, ubah pendekatan, libatkan warga, dan bicara dengan empati,” tutupnya.
Sebelumnya, Dinkes Sampang menyebut penyampaian data kepada Menkes RI murni berdasarkan dokumen sejarah dan dua kasus aktif di Mandangin yang saat ini sudah tertangani, namun, pernyataan itu justru memicu reaksi warga karena dianggap menghidupkan kembali stigma lama terhadap wilayah mereka.
