Red
Surabaya,GerakNusantara.id – Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur, Nyono, menerima perwakilan dari komunitas dan perwakilan Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) yang melakukan aksi demo di depan kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan, Kamis (19/6/2025) petang.
Saat ini Nyono memimpin langsung proses audiensi yang dilakukan secara tertutup.
Semua elemen perwakilan dari massa aksi dipersilakan menyampaikan keluhan dan tuntutan untuk kemudian dicarikan solus.
“Intinya kami akan mendengarkan mereka lebih dulu. Kami carikan solusi bersama melalui pertemuan ini. Kami akan statement setelah pertemuan ini,” kata Nyono.
Nyono menegaskan, sejatinya persoalan ODOL ini adalah kewenangan dari pemerintah pusat.
Akan tetapi pemerintah provinsi tetap akan mengakomodir apa yang menjadi masukan dan tuntutan dari sopir Jawa Timur sebagai masukan untuk dibawa ke pusat.
“Itu kewenangan dari pusat. Ya nanti kita cari sepakatnya bagaimana apakah kita akan memfasilitasi lewat surat gubernur atau seperti apa. Nanti ya setelah pertemuan audiensi,” tegas Nyono.
Sebelumnya, dalam aksinya, para sopir truk ini mengancam tidak akan membubarkan diri kecuali ada kesepakatan yang dihasilkan bersama Pemprov Jawa Timur.
“Kami berharap kami diterima oleh Pemprov Jawa Timur dan ada kesepakatan yang membela kami. Kami akan menginap di sini dan akan bertahan di sini, jika tidak ada kesepakatan,” kata Ketua Gerakan Sopir Jawa Timur, Angga Firdiansyah.
“Jalan akan kami tutup tapi bukan memblokade, kita tetap mengamankan jalur, tapi kita akan menginap di sini,” imbuhnya.
Memberikan kesetaraan perlakuan hukum.
Berikut enam tuntutan yang dilayangkan oleh sopir truk yang tergabung dalam Gerakan Sopir Jawa Timur:
- Hentikan operasi ODOL
- Regulasi ongkos angkutan logistik
- Revisi UULLAJ Nomor 22 Tahun 2009
- Perlindungan hukum kepada sopir
- Berantas premanisme dan pungli
- Kesetaraan perlakuan hukum
