Jurnalis:Wahyu
Tulungagung,GerakNusantara.id – Lembaga Swadaya Masyarakat Generasi Masyarakat Adil Sejahtera ( LSM- GMAS) mendatangi DPRD Tulungagung untuk menyerahkan surat permohonan hearing terkait pelaksanaan PTSL 2025.
LSM GMAS melalui ketuanya ( langgeng) menyampaikan, ATR/ BPN Tulungagung terkesan arogan dan semena- terhadap masyarakat.
” Kita ajukan permohonan ini agar bisa menyampaikan aspirasi masyarakat yang diperlakukan tidak adil oleh BPN Tulungagung. Ada ribuan korban dalam lima desa yang nanti akan mengirim perwakilan dan harapannya permohonan ini bisa segera diproses dan dikabulkan,” ujarnya.
Senin,24/3/2025.
Lanjut nya, BPN terkesan tidak bertanggung jawab dengan dalih anggaran sehingga menghentikan proses pendaftaran tanpa pemberitahuan yang jelas sehingga membuat kebingungan masyarakat.
” Tim dari BPN yang biasanya mudah dihubungi oleh Pokmas untuk koordinasi, terkesan menghindar dan hanya menyampaikan untuk menunggu informasi lanjutan yang akhirnya tidak bisa dihubungi lagi oleh Pokmas,” jelasnya.
Hal yang sama disampaikan oleh AF warga sekaligus Pokmas Desa Suwaluh.
Menurut AF, dalam pelaksanaan PTSL 2025, Pokmas selalu di arahkan oleh BPN Tulungagung.
” Awal kegiatan kami didatangi oleh Tim BPN Tulungagung. Tahapan demi tahapan kami laksanakan sesuai arahan dari mereka. Bahkan kunjungan sudah beberapa kali ke Desa Suwaluh,”katanya.
AF menambahkan, untuk kepala Desa Suwaluh juga sudah diundang ke BPN untuk melaksanakan pelantikan pelaksanaan PTSL.
” Dengan adanya pelaksanaan pelantikan di BPN, kami pokmas bersama masyarakat semakin giat untuk menyelesaikan segala persayaratan. Dan sudah hampir enam ratus bidang yang sudah diajukan oleh masyarakat,” ungkapnya.
Namun kejanggalan dirasakan AF dengan anggota pokmas lainya, tatkala pihak BPN dihubungi semakin sulit untuk koordinasi lanjutan.
” Kami berupaya menghubungi semakin sulit. Lewat pesan maupun sambungan telepon juga tidak ada respon, sedangkan masyarakat terus menanyakan kelanjutannya,” jelasnya.
Diketahui, PTSL 2025 ini banyak desa peserta yang tidak bisa melanjutkan kegiatan karena anggaran. Namun demikian BPN pernah menjanjikan untuk mengupayakan tambahan anggaran. Masyarakat yang telah mendaftar dan juga pokmas yang melaksanakan kegiatan hampir tiga bulan terakhir ini berakhir dengan tidak ada kejelasan dari pihak BPN Tulungagung.
